Membangun Sistem Pengetahuan Nasional untuk Mendukung Kebijakan Publik

 

Pendahuluan
Dalam era globalisasi dan transformasi digital, pengetahuan menjadi aset strategis yang menentukan daya saing suatu negara. Tidak lagi cukup mengandalkan sumber daya alam atau keunggulan geografis, negara modern dituntut untuk mampu mengelola data, informasi, dan pengetahuan secara terintegrasi guna menghasilkan kebijakan publik yang efektif dan adaptif.
Di Indonesia, kebutuhan akan sistem pengetahuan nasional semakin mendesak seiring kompleksitas permasalahan publik—mulai dari perubahan iklim, ketimpangan sosial, hingga transformasi ekonomi digital. Sayangnya, pengelolaan pengetahuan masih menghadapi berbagai tantangan seperti fragmentasi data, lemahnya integrasi sistem, dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia.
Dalam konteks ini, pembangunan sistem pengetahuan nasional menjadi fondasi penting untuk mendukung evidence-based policy making. Artikel ini membahas konsep sistem pengetahuan nasional, komponen utamanya, serta strategi implementasi dalam konteks Indonesia.

Konsep Sistem Pengetahuan Nasional
Definisi dan Ruang Lingkup
Sistem pengetahuan nasional adalah ekosistem yang mengintegrasikan:

• Data

• Informasi

• Pengetahuan

• Teknologi

• Aktor (pemerintah, akademisi, masyarakat)

Tujuan utama sistem ini adalah memastikan bahwa pengetahuan dapat digunakan secara optimal dalam proses pengambilan kebijakan.

Pendekatan Teoritis
Konsep ini dapat dikaitkan dengan teori knowledge management oleh Ikujiro Nonaka dan Hirotaka Takeuchi, yang menekankan pentingnya konversi pengetahuan dari tacit ke explicit melalui proses sosial.

Relasi Sistem Pengetahuan dan Kebijakan Publik
Knowledge-Based Policy
Kebijakan publik berbasis pengetahuan (knowledge-based policy) mengandalkan:

• Data yang valid

• Analisis ilmiah

• Evaluasi berkelanjutan

Menurut Organisation for Economic Co-operation and Development, kebijakan berbasis bukti meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pemerintah.
Siklus Pengetahuan dalam Kebijakan

1. Pengumpulan data

1. Pengolahan informasi

1. Produksi pengetahuan

1. Formulasi kebijakan

1. Evaluasi

Komponen Sistem Pengetahuan Nasional
1. Data
Data merupakan bahan baku utama. Di Indonesia, kebijakan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menjadi dasar integrasi data nasional.
2. Informasi
Informasi adalah data yang telah diolah dan memiliki makna.
3. Pengetahuan
Pengetahuan merupakan hasil interpretasi informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.
4. Teknologi
Teknologi seperti:

• Big data

• Artificial Intelligence

• Cloud computing

berperan dalam pengelolaan pengetahuan.
5. Aktor
Aktor utama meliputi:

• Pemerintah

• Akademisi

• Masyarakat

• Sektor swasta

Peran Lembaga dalam Sistem Pengetahuan
1. Pemerintah
Pemerintah berperan dalam:

• Regulasi

• Pengelolaan data

• Implementasi kebijakan

2. Akademisi
Menyediakan:

• Penelitian

• Analisis ilmiah

• Rekomendasi kebijakan

3. Pustakawan dan Arsiparis
Berperan sebagai:

• Knowledge manager

• Kurator informasi

• Pengelola repository

4. Masyarakat
Sebagai:

• Pengguna informasi

• Sumber data

Implementasi di Indonesia
1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
SPBE menjadi kerangka digitalisasi pemerintahan.
2. Satu Data Indonesia
Mengintegrasikan data lintas instansi.
3. Pusat Data Nasional
Menyediakan infrastruktur penyimpanan data.

Tantangan Pembangunan Sistem Pengetahuan
1. Fragmentasi Data
Data tersebar dan tidak terintegrasi.
2. Kualitas Data
Data tidak selalu akurat dan konsisten.
3. Keterbatasan SDM
Kurangnya kompetensi dalam pengelolaan data.
4. Budaya Organisasi
Kurangnya budaya berbagi pengetahuan.
5. Keamanan Data
Ancaman kebocoran dan serangan siber.

Strategi Penguatan Sistem Pengetahuan Nasional
1. Integrasi Sistem Data
Membangun interoperabilitas antar instansi.
2. Penguatan SDM
Pelatihan dalam:

• Literasi data

• Analisis kebijakan

• Teknologi informasi

3. Pengembangan Teknologi
Pemanfaatan:

• AI

• Big data

• Cloud computing

4. Reformasi Regulasi
Kebijakan yang:

• Adaptif

• Mendukung keterbukaan

• Melindungi data

5. Kolaborasi Multi-Stakeholder
Sinergi antara:

• Pemerintah

• Akademisi

• Industri

Model Ideal Sistem Pengetahuan Nasional
Model ideal mencakup:
1. Integrasi
Data, informasi, dan pengetahuan terhubung.
2. Interoperabilitas
Sistem dapat saling berkomunikasi.
3. Aksesibilitas
Informasi mudah diakses.
4. Keamanan
Data terlindungi.

Implikasi Strategis
Sistem pengetahuan nasional yang kuat akan menghasilkan:

• Kebijakan berbasis bukti

• Efisiensi birokrasi

• Transparansi

• Kedaulatan data

Kesimpulan
Pembangunan sistem pengetahuan nasional merupakan langkah strategis dalam mendukung kebijakan publik yang efektif dan adaptif. Integrasi antara data, informasi, dan pengetahuan memungkinkan pemerintah mengambil keputusan yang lebih akurat dan berbasis bukti.
Di Indonesia, berbagai inisiatif telah dilakukan, namun masih diperlukan penguatan dalam integrasi sistem, pengembangan SDM, dan reformasi kebijakan.
Dengan pendekatan yang komprehensif, sistem pengetahuan nasional dapat menjadi fondasi dalam mewujudkan pemerintahan yang modern, transparan, dan berdaya saing global.

Daftar Pustaka (APA Style)
Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creating company. Oxford University Press.
Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). Building capacity for evidence-informed policy making. OECD Publishing.
Floridi, L. (2014). The fourth revolution. Oxford University Press.
Benkler, Y. (2006). The wealth of networks. Yale University Press.
Republik Indonesia. (2019). Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Kementerian PANRB. (2022). Roadmap SPBE Indonesia. Jakarta.

Continue

Knowledge Broker dalam Pemerintahan: Peran Strategis Pustakawan Negara

 

Pendahuluan
Transformasi tata kelola pemerintahan di era digital menuntut perubahan paradigma dalam pengelolaan informasi dan pengetahuan. Pemerintah tidak lagi cukup mengandalkan data yang tersebar dan tidak terstruktur, melainkan membutuhkan sistem yang mampu menghubungkan pengetahuan dengan proses pengambilan kebijakan. Dalam konteks ini, muncul konsep knowledge broker sebagai aktor kunci yang menjembatani antara pengetahuan dan kebijakan.
Di Indonesia, peran ini mulai relevan seiring dengan penguatan evidence-based policy making dan implementasi kebijakan seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Satu Data Indonesia. Menariknya, fungsi knowledge broker secara alami memiliki kedekatan dengan profesi pustakawan. Pustakawan, dengan kompetensinya dalam mengelola informasi, berpotensi menjadi aktor strategis dalam menghubungkan data, pengetahuan, dan kebijakan.
Artikel ini membahas konsep knowledge broker, peran pustakawan sebagai perantara pengetahuan, serta strategi penguatan peran tersebut dalam konteks pemerintahan Indonesia.

Konsep Knowledge Broker
Definisi Knowledge Broker
Knowledge broker adalah individu atau institusi yang berperan sebagai perantara antara produsen pengetahuan (peneliti, akademisi) dan pengguna pengetahuan (pembuat kebijakan, praktisi). Mereka bertugas:

• Mengidentifikasi kebutuhan informasi

• Menghubungkan sumber pengetahuan

• Menerjemahkan hasil penelitian ke dalam bahasa kebijakan

• Memfasilitasi penggunaan pengetahuan

Menurut World Health Organization, knowledge broker memainkan peran penting dalam meningkatkan penggunaan bukti dalam kebijakan publik.
Fungsi Utama Knowledge Broker

1. Linking → Menghubungkan aktor

1. Translation → Menerjemahkan pengetahuan

1. Facilitation → Memfasilitasi kolaborasi

1. Capacity Building → Meningkatkan kapasitas pengguna

Pustakawan sebagai Knowledge Broker
Transformasi Peran Pustakawan
Peran pustakawan telah berkembang dari:

• Pengelola koleksi →

• Kurator informasi →

• Manajer pengetahuan →

• Knowledge broker

Transformasi ini didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan akan pengelolaan pengetahuan yang lebih strategis.

Kompetensi Pustakawan sebagai Knowledge Broker
Pustakawan memiliki keunggulan dalam:

• Literasi informasi

• Kurasi sumber pengetahuan

• Pengelolaan repository

• Analisis informasi

Kemampuan ini menjadikan pustakawan aktor ideal dalam peran knowledge broker.

Peran Strategis Pustakawan dalam Pemerintahan
1. Menghubungkan Data dan Kebijakan
Pustakawan membantu:

• Mengidentifikasi data relevan

• Menyediakan informasi berkualitas

• Mendukung pengambilan keputusan

2. Kurasi dan Validasi Informasi
Dalam era banjir informasi, pustakawan:

• Menyaring informasi

• Memverifikasi sumber

• Menghindari disinformasi

3. Menerjemahkan Pengetahuan
Pustakawan mampu:

• Menyusun policy brief

• Mengubah hasil riset menjadi rekomendasi kebijakan

4. Mengelola Knowledge Repository
Pustakawan mengelola:

• Arsip kebijakan

• Laporan penelitian

• Database institusi

5. Mendukung Literasi Informasi ASN
Pustakawan berperan dalam:

• Pelatihan literasi informasi

• Edukasi penggunaan data

• Penguatan kapasitas ASN

6. Fasilitator Kolaborasi
Pustakawan menjadi penghubung antara:

• Peneliti

• Pembuat kebijakan

• Masyarakat

Knowledge Broker dalam Siklus Kebijakan
Peran knowledge broker dapat dilihat dalam setiap tahap kebijakan:
1. Agenda Setting
Mengidentifikasi isu berbasis data.
2. Formulasi Kebijakan
Menyediakan analisis dan alternatif kebijakan.
3. Implementasi
Mendukung penyebaran informasi kebijakan.
4. Evaluasi
Menyediakan data untuk evaluasi.

Konteks Indonesia
Kebijakan Pendukung
Peran knowledge broker didukung oleh kebijakan seperti:

• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

• SPBE

• Satu Data Indonesia

Peluang

• Transformasi digital

• Kebutuhan EBPM

• Penguatan literasi informasi

Tantangan Implementasi
1. Kurangnya Pengakuan
Peran pustakawan masih dianggap administratif.
2. Keterbatasan Kompetensi
Belum semua pustakawan memiliki kemampuan analisis kebijakan.
3. Fragmentasi Sistem
Data dan informasi tidak terintegrasi.
4. Keterbatasan Infrastruktur
Akses teknologi belum merata.

Strategi Penguatan Peran Knowledge Broker
1. Pengembangan Kompetensi
Pelatihan dalam:

• Analisis kebijakan

• Data analytics

• Komunikasi kebijakan

2. Transformasi Kelembagaan
Perpustakaan harus menjadi:

• Knowledge center

• Policy support unit

3. Integrasi Teknologi
Pemanfaatan:

• Artificial Intelligence

• Big data

• Digital repository

4. Kolaborasi Multi-Stakeholder
Melibatkan:

• Pemerintah

• Akademisi

• Industri

5. Penguatan Regulasi
Regulasi yang mendukung peran pustakawan dalam kebijakan.

Model Ideal Knowledge Broker Pemerintah
Model ideal mencakup:
1. Kompetensi

• Literasi data

• Analisis kebijakan

• Komunikasi

2. Peran

• Mediator pengetahuan

• Analis informasi

• Fasilitator kebijakan

3. Fungsi

• Penyedia informasi

• Penerjemah pengetahuan

• Penghubung aktor

Implikasi Strategis
Penguatan peran knowledge broker akan menghasilkan:

• Kebijakan berbasis bukti

• Efisiensi birokrasi

• Peningkatan kualitas layanan publik

• Transparansi

Kesimpulan
Dalam era pemerintahan digital, knowledge broker menjadi aktor penting dalam menghubungkan pengetahuan dengan kebijakan. Pustakawan, dengan kompetensinya, memiliki potensi besar untuk mengisi peran ini.
Melalui penguatan kompetensi, transformasi kelembagaan, dan integrasi teknologi, pustakawan dapat menjadi pilar strategis dalam mendukung kebijakan publik yang berbasis bukti.
Dengan demikian, peran pustakawan harus diposisikan sebagai bagian integral dalam sistem pemerintahan modern yang berbasis pengetahuan.

Daftar Pustaka (APA Style)
World Health Organization. (2012). Knowledge brokering in health. WHO.
Nutley, S., Walter, I., & Davies, H. (2007). Using evidence. Policy Press.
Lankes, R. D. (2011). The atlas of new librarianship. MIT Press.
Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creating company. Oxford University Press.
Head, B. W. (2016). Evidence-informed policy making. Public Administration Review, 76(3), 472–484.
Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Kementerian PANRB. (2022). Roadmap SPBE Indonesia. Jakarta.

Continue

Pendahuluan Di era pemerintahan digital, kekuatan negara tidak lagi hanya diukur dari sumber daya alam, militer, atau ekonomi, tetapi juga dari kemampuannya mengelola pengetahuan (knowledge). Pengetahuan menjadi fondasi dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pelayanan publik. Dalam konteks ini, konsep arsitektur pengetahuan negara menjadi semakin relevan. Arsitektur pengetahuan negara merujuk pada sistem terintegrasi yang menghubungkan arsip, data, informasi, dan pengetahuan dalam satu ekosistem yang mendukung kebijakan publik berbasis bukti (evidence-based policy making). Di Indonesia, upaya menuju arsitektur ini tercermin dalam berbagai kebijakan seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia. Namun, tantangan yang dihadapi masih cukup besar, mulai dari fragmentasi data, lemahnya integrasi sistem, hingga keterbatasan sumber daya manusia. Artikel ini membahas konsep arsitektur pengetahuan negara, peran arsip dan data, serta strategi implementasinya dalam mendukung kebijakan publik yang efektif dan akuntabel. Konsep Arsitektur Pengetahuan Negara Definisi dan Ruang Lingkup Arsitektur pengetahuan negara adalah kerangka sistemik yang mengintegrasikan: Arsip (records) Data (data) Informasi (information) Pengetahuan (knowledge) Kebijakan (policy) Tujuannya adalah memastikan bahwa seluruh siklus pengetahuan dapat dikelola secara efektif untuk mendukung tata kelola pemerintahan. Siklus Pengetahuan Negara Siklus ini dapat digambarkan sebagai berikut: Arsip → Dokumentasi aktivitas pemerintahan Data → Representasi fakta Informasi → Data yang telah diolah Pengetahuan → Pemahaman yang dapat digunakan Kebijakan → Output dari proses pengetahuan Peran Arsip dalam Arsitektur Pengetahuan Arsip sebagai Memori Negara Arsip merupakan rekaman kegiatan yang memiliki nilai historis, administratif, dan hukum. Arsip menjadi: Bukti akuntabilitas Sumber sejarah Basis evaluasi kebijakan Di Indonesia, pengelolaan arsip diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Transformasi Arsip Digital Dalam era digital, arsip mengalami transformasi menjadi: Arsip elektronik Digital records Cloud-based archive Transformasi ini memungkinkan akses yang lebih cepat dan efisien, namun juga menuntut keamanan yang lebih tinggi. Peran Data dalam Arsitektur Pengetahuan Data sebagai Aset Strategis Data merupakan bahan baku utama dalam proses pengetahuan. Dalam konteks pemerintahan, data digunakan untuk: Analisis kebijakan Perencanaan pembangunan Evaluasi program Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menegaskan pentingnya integrasi data nasional. Tantangan Pengelolaan Data Beberapa tantangan utama: Fragmentasi data antar instansi Standarisasi metadata Kualitas data Keamanan data Dari Data ke Kebijakan: Evidence-Based Policy Konsep Evidence-Based Policy Making Evidence-based policy making (EBPM) adalah pendekatan yang menggunakan data dan bukti empiris dalam perumusan kebijakan. Menurut Organisation for Economic Co-operation and Development, EBPM meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan publik. Peran Pengetahuan dalam Kebijakan Pengetahuan memungkinkan: Analisis mendalam Prediksi kebijakan Pengambilan keputusan yang rasional Komponen Arsitektur Pengetahuan Negara 1. People (SDM) ASN, pustakawan, arsiparis, dan analis data. 2. Process (Proses) Siklus pengelolaan pengetahuan. 3. Technology (Teknologi) Sistem informasi dan infrastruktur digital. 4. Governance (Tata Kelola) Regulasi dan kebijakan. Peran Pustakawan dan Arsiparis Pustakawan sebagai Knowledge Manager Pustakawan berperan dalam: Kurasi informasi Pengelolaan repository Literasi informasi Arsiparis sebagai Guardian of Records Arsiparis memastikan: Keaslian dokumen Keamanan arsip Ketersediaan informasi Implementasi di Indonesia 1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) SPBE menjadi kerangka utama digitalisasi pemerintahan. 2. Satu Data Indonesia Integrasi data nasional untuk mendukung kebijakan. 3. Pusat Data Nasional Infrastruktur penyimpanan data pemerintah. Tantangan Implementasi 1. Fragmentasi Sistem Data tersebar di berbagai instansi. 2. Keterbatasan SDM Kurangnya kompetensi digital. 3. Budaya Organisasi Kurangnya budaya berbagi pengetahuan. 4. Keamanan Data Ancaman siber dan kebocoran data. Strategi Penguatan Arsitektur Pengetahuan 1. Integrasi Sistem Interoperabilitas antar instansi. 2. Penguatan SDM Pelatihan dan pengembangan kompetensi. 3. Pengembangan Teknologi AI, big data, dan cloud computing. 4. Reformasi Regulasi Kebijakan yang adaptif. Model Ideal Arsitektur Pengetahuan Negara Model ideal mencakup: Integrasi arsip, data, dan informasi Sistem digital terintegrasi SDM kompeten Kebijakan berbasis data Implikasi Strategis Arsitektur pengetahuan yang kuat akan menghasilkan: Kebijakan berkualitas Efisiensi birokrasi Transparansi Kedaulatan data Kesimpulan Arsitektur pengetahuan negara merupakan fondasi penting dalam pemerintahan modern. Integrasi antara arsip, data, dan kebijakan memungkinkan negara untuk mengambil keputusan yang lebih akurat dan efektif. Di Indonesia, berbagai inisiatif telah dilakukan, namun masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam integrasi sistem, penguatan SDM, dan reformasi kebijakan. Dengan pendekatan yang komprehensif, arsitektur pengetahuan negara dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang berbasis data, transparan, dan akuntabel. Daftar Pustaka (APA Style) Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). Building capacity for evidence-informed policy making. OECD Publishing. Floridi, L. (2014). The fourth revolution. Oxford University Press. Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creating company. Oxford University Press. Benkler, Y. (2006). The wealth of networks. Yale University Press. Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Republik Indonesia. (2019). Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kementerian PANRB. (2022). Roadmap SPBE Indonesia. Jakarta.

 

Pendahuluan
Reformasi birokrasi merupakan agenda strategis dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Di Indonesia, reformasi birokrasi tidak hanya menyangkut perubahan struktur organisasi, tetapi juga transformasi budaya kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur negara.
Salah satu aspek yang sering luput dari perhatian adalah literasi kebijakan (policy literacy). Padahal, literasi kebijakan merupakan kompetensi kunci bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memahami, merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan publik. Tanpa literasi kebijakan yang memadai, reformasi birokrasi berisiko menjadi sekadar formalitas administratif tanpa substansi.
Dalam konteks pemerintahan modern yang berbasis data dan bukti, literasi kebijakan menjadi fondasi penting untuk mendukung evidence-based policy making. Artikel ini membahas konsep literasi kebijakan, relevansinya dalam reformasi birokrasi, serta strategi penguatannya di Indonesia.

Konsep Literasi Kebijakan
Definisi Literasi Kebijakan
Literasi kebijakan adalah kemampuan individu untuk memahami proses kebijakan publik secara menyeluruh, mulai dari perumusan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan. Literasi ini mencakup:

• Pemahaman terhadap regulasi

• Kemampuan analisis kebijakan

• Interpretasi data dan informasi

• Evaluasi dampak kebijakan

Literasi kebijakan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan aspek kritis dan reflektif dalam memahami konteks sosial, politik, dan ekonomi.
Dimensi Literasi Kebijakan
Literasi kebijakan dapat dibagi menjadi beberapa dimensi:

1. Kognitif → Pemahaman konsep dan regulasi

1. Analitis → Kemampuan menganalisis kebijakan

1. Kritis → Evaluasi dampak kebijakan

1. Praktis → Implementasi kebijakan

Reformasi Birokrasi di Indonesia
Tujuan Reformasi Birokrasi
Reformasi birokrasi bertujuan untuk:

• Meningkatkan kualitas pelayanan publik

• Mewujudkan pemerintahan yang bersih

• Meningkatkan akuntabilitas

Kebijakan reformasi birokrasi di Indonesia dipimpin oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Tantangan Reformasi Birokrasi
Beberapa tantangan utama:

• Budaya birokrasi yang kaku

• Kurangnya kompetensi ASN

• Fragmentasi kebijakan

• Rendahnya penggunaan data

Relasi Literasi Kebijakan dan Reformasi Birokrasi
Literasi kebijakan memiliki peran strategis dalam reformasi birokrasi:
1. Meningkatkan Kualitas Kebijakan
ASN yang literat kebijakan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
2. Mendukung Evidence-Based Policy
Literasi kebijakan memungkinkan penggunaan data dalam pengambilan keputusan.
3. Meningkatkan Akuntabilitas
Pemahaman kebijakan yang baik meningkatkan transparansi.
4. Mendorong Inovasi
ASN dapat mengembangkan solusi kreatif dalam kebijakan publik.

Peran Literasi Kebijakan dalam Siklus Kebijakan
1. Agenda Setting
Identifikasi masalah publik secara tepat.
2. Formulasi Kebijakan
Analisis alternatif kebijakan.
3. Implementasi
Pelaksanaan kebijakan secara efektif.
4. Evaluasi
Penilaian dampak kebijakan.

Tantangan Literasi Kebijakan ASN
1. Keterbatasan Kompetensi
Tidak semua ASN memiliki kemampuan analisis kebijakan.
2. Overload Informasi
Banyaknya informasi menyulitkan proses analisis.
3. Budaya Administratif
Fokus pada prosedur, bukan substansi.
4. Keterbatasan Akses Data
Data tidak selalu tersedia atau terintegrasi.

Strategi Penguatan Literasi Kebijakan
1. Pengembangan Kompetensi ASN
Pelatihan dalam:

• Analisis kebijakan

• Penggunaan data

• Evaluasi kebijakan

Lembaga seperti Lembaga Administrasi Negara memiliki peran penting dalam pengembangan ini.
2. Integrasi dalam Sistem Pendidikan dan Diklat
Literasi kebijakan harus menjadi bagian dari:

• Kurikulum pelatihan ASN

• Program kepemimpinan

3. Penguatan Infrastruktur Informasi

• Sistem data terintegrasi

• Akses terhadap database

• Digital repository

4. Pemanfaatan Teknologi
Penggunaan:

• Big data

• Artificial Intelligence

• Data analytics

5. Penguatan Budaya Organisasi
Mendorong budaya:

• Berbasis data

• Kolaboratif

• Inovatif

Peran Pustakawan dan Knowledge Manager
Pustakawan berperan dalam:

• Menyediakan informasi

• Mengelola knowledge repository

• Mendukung analisis kebijakan

Mereka menjadi jembatan antara data dan kebijakan.

Model Literasi Kebijakan ASN
Model ideal mencakup:
1. Kompetensi Individu

• Analisis kebijakan

• Literasi data

2. Sistem Organisasi

• Infrastruktur informasi

• Data governance

3. Kebijakan

• Regulasi yang mendukung

Implikasi Strategis
Penguatan literasi kebijakan akan menghasilkan:

• Kebijakan berkualitas

• Efisiensi birokrasi

• Peningkatan pelayanan publik

• Kepercayaan masyarakat

Kesimpulan
Literasi kebijakan merupakan pilar penting dalam reformasi birokrasi. Tanpa literasi kebijakan yang memadai, reformasi birokrasi tidak akan menghasilkan perubahan substantif.
Melalui penguatan kompetensi ASN, integrasi teknologi, dan perubahan budaya organisasi, literasi kebijakan dapat menjadi fondasi dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan berbasis data.
Dengan demikian, literasi kebijakan bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi juga strategi utama dalam transformasi birokrasi Indonesia.

Daftar Pustaka (APA Style)
Head, B. W. (2016). Toward more evidence-informed policy making. Public Administration Review, 76(3), 472–484.
Nutley, S., Walter, I., & Davies, H. (2007). Using evidence: How research can inform public services. Policy Press.
Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). Building capacity for evidence-informed policy making. OECD Publishing.
Dunn, W. N. (2018). Public policy analysis. Routledge.
Lembaga Administrasi Negara. (2021). Pengembangan kompetensi ASN. Jakarta.
Kementerian PANRB. (2022). Roadmap reformasi birokrasi. Jakarta.

Continue

Arsitektur Pengetahuan Negara: Dari Arsip, Data, hingga Kebijakan

 

Pendahuluan
Di era pemerintahan digital, kekuatan negara tidak lagi hanya diukur dari sumber daya alam, militer, atau ekonomi, tetapi juga dari kemampuannya mengelola pengetahuan (knowledge). Pengetahuan menjadi fondasi dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pelayanan publik. Dalam konteks ini, konsep arsitektur pengetahuan negara menjadi semakin relevan.
Arsitektur pengetahuan negara merujuk pada sistem terintegrasi yang menghubungkan arsip, data, informasi, dan pengetahuan dalam satu ekosistem yang mendukung kebijakan publik berbasis bukti (evidence-based policy making). Di Indonesia, upaya menuju arsitektur ini tercermin dalam berbagai kebijakan seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia.
Namun, tantangan yang dihadapi masih cukup besar, mulai dari fragmentasi data, lemahnya integrasi sistem, hingga keterbatasan sumber daya manusia. Artikel ini membahas konsep arsitektur pengetahuan negara, peran arsip dan data, serta strategi implementasinya dalam mendukung kebijakan publik yang efektif dan akuntabel.

Konsep Arsitektur Pengetahuan Negara
Definisi dan Ruang Lingkup
Arsitektur pengetahuan negara adalah kerangka sistemik yang mengintegrasikan:

• Arsip (records)

• Data (data)

• Informasi (information)

• Pengetahuan (knowledge)

• Kebijakan (policy)

Tujuannya adalah memastikan bahwa seluruh siklus pengetahuan dapat dikelola secara efektif untuk mendukung tata kelola pemerintahan.

Siklus Pengetahuan Negara
Siklus ini dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Arsip → Dokumentasi aktivitas pemerintahan

1. Data → Representasi fakta

1. Informasi → Data yang telah diolah

1. Pengetahuan → Pemahaman yang dapat digunakan

1. Kebijakan → Output dari proses pengetahuan

Peran Arsip dalam Arsitektur Pengetahuan
Arsip sebagai Memori Negara
Arsip merupakan rekaman kegiatan yang memiliki nilai historis, administratif, dan hukum. Arsip menjadi:

• Bukti akuntabilitas

• Sumber sejarah

• Basis evaluasi kebijakan

Di Indonesia, pengelolaan arsip diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Transformasi Arsip Digital
Dalam era digital, arsip mengalami transformasi menjadi:

• Arsip elektronik

• Digital records

• Cloud-based archive

Transformasi ini memungkinkan akses yang lebih cepat dan efisien, namun juga menuntut keamanan yang lebih tinggi.

Peran Data dalam Arsitektur Pengetahuan
Data sebagai Aset Strategis
Data merupakan bahan baku utama dalam proses pengetahuan. Dalam konteks pemerintahan, data digunakan untuk:

• Analisis kebijakan

• Perencanaan pembangunan

• Evaluasi program

Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menegaskan pentingnya integrasi data nasional.

Tantangan Pengelolaan Data
Beberapa tantangan utama:

• Fragmentasi data antar instansi

• Standarisasi metadata

• Kualitas data

• Keamanan data

Dari Data ke Kebijakan: Evidence-Based Policy
Konsep Evidence-Based Policy Making
Evidence-based policy making (EBPM) adalah pendekatan yang menggunakan data dan bukti empiris dalam perumusan kebijakan. Menurut Organisation for Economic Co-operation and Development, EBPM meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan publik.

Peran Pengetahuan dalam Kebijakan
Pengetahuan memungkinkan:

• Analisis mendalam

• Prediksi kebijakan

• Pengambilan keputusan yang rasional

Komponen Arsitektur Pengetahuan Negara
1. People (SDM)
ASN, pustakawan, arsiparis, dan analis data.
2. Process (Proses)
Siklus pengelolaan pengetahuan.
3. Technology (Teknologi)
Sistem informasi dan infrastruktur digital.
4. Governance (Tata Kelola)
Regulasi dan kebijakan.

Peran Pustakawan dan Arsiparis
Pustakawan sebagai Knowledge Manager
Pustakawan berperan dalam:

• Kurasi informasi

• Pengelolaan repository

• Literasi informasi

Arsiparis sebagai Guardian of Records
Arsiparis memastikan:

• Keaslian dokumen

• Keamanan arsip

• Ketersediaan informasi

Implementasi di Indonesia
1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
SPBE menjadi kerangka utama digitalisasi pemerintahan.
2. Satu Data Indonesia
Integrasi data nasional untuk mendukung kebijakan.
3. Pusat Data Nasional
Infrastruktur penyimpanan data pemerintah.

Tantangan Implementasi
1. Fragmentasi Sistem
Data tersebar di berbagai instansi.
2. Keterbatasan SDM
Kurangnya kompetensi digital.
3. Budaya Organisasi
Kurangnya budaya berbagi pengetahuan.
4. Keamanan Data
Ancaman siber dan kebocoran data.

Strategi Penguatan Arsitektur Pengetahuan
1. Integrasi Sistem
Interoperabilitas antar instansi.
2. Penguatan SDM
Pelatihan dan pengembangan kompetensi.
3. Pengembangan Teknologi
AI, big data, dan cloud computing.
4. Reformasi Regulasi
Kebijakan yang adaptif.
Model Ideal Arsitektur Pengetahuan Negara
Model ideal mencakup:

• Integrasi arsip, data, dan informasi

• Sistem digital terintegrasi

• SDM kompeten

• Kebijakan berbasis data

Implikasi Strategis
Arsitektur pengetahuan yang kuat akan menghasilkan:

• Kebijakan berkualitas

• Efisiensi birokrasi

• Transparansi

• Kedaulatan data

Kesimpulan
Arsitektur pengetahuan negara merupakan fondasi penting dalam pemerintahan modern. Integrasi antara arsip, data, dan kebijakan memungkinkan negara untuk mengambil keputusan yang lebih akurat dan efektif.
Di Indonesia, berbagai inisiatif telah dilakukan, namun masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam integrasi sistem, penguatan SDM, dan reformasi kebijakan.
Dengan pendekatan yang komprehensif, arsitektur pengetahuan negara dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang berbasis data, transparan, dan akuntabel.

Daftar Pustaka (APA Style)
Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). Building capacity for evidence-informed policy making. OECD Publishing.
Floridi, L. (2014). The fourth revolution. Oxford University Press.
Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creating company. Oxford University Press.
Benkler, Y. (2006). The wealth of networks. Yale University Press.
Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
Republik Indonesia. (2019). Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Kementerian PANRB. (2022). Roadmap SPBE Indonesia. Jakarta.

Continue

Literasi Informasi ASN dalam Era Pemerintahan Digital

 

Pendahuluan
Transformasi digital telah menjadi agenda strategis dalam reformasi birokrasi di Indonesia. Pemerintah mendorong penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik. Namun, keberhasilan transformasi ini tidak hanya ditentukan oleh teknologi, melainkan juga oleh kapasitas sumber daya manusia, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dalam konteks ini, literasi informasi menjadi kompetensi kunci yang harus dimiliki ASN. Literasi informasi tidak sekadar kemampuan mencari data, tetapi mencakup kemampuan memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif dalam pengambilan keputusan. Tanpa literasi informasi yang memadai, ASN berisiko mengambil kebijakan yang tidak berbasis data, rentan terhadap disinformasi, dan kurang akuntabel.
Artikel ini membahas konsep literasi informasi, relevansinya dalam pemerintahan digital, serta strategi penguatan literasi informasi ASN di Indonesia.

Konsep Literasi Informasi
Definisi Literasi Informasi
Literasi informasi adalah kemampuan untuk mengenali kebutuhan informasi, menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif. Menurut UNESCO (2021), literasi informasi merupakan bagian dari kompetensi dasar dalam masyarakat digital.
Literasi informasi mencakup beberapa aspek:

• Identifikasi kebutuhan informasi

• Akses terhadap sumber informasi

• Evaluasi kredibilitas informasi

• Penggunaan informasi secara etis

Literasi Informasi dalam Konteks ASN
Bagi ASN, literasi informasi memiliki peran strategis dalam:

• Penyusunan kebijakan

• Pelayanan publik

• Pengambilan keputusan

ASN yang literat informasi mampu:

• Menggunakan data secara tepat

• Menghindari bias informasi

• Menghasilkan kebijakan berbasis bukti

Pemerintahan Digital dan Kebutuhan Literasi Informasi
Transformasi Digital Pemerintahan
Pemerintah Indonesia telah mengadopsi kebijakan seperti:

• Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

• Satu Data Indonesia

Transformasi ini menuntut ASN untuk mampu mengelola informasi digital secara efektif.
Karakteristik Pemerintahan Digital
Pemerintahan digital ditandai oleh:

• Penggunaan teknologi informasi

• Integrasi data

• Layanan publik berbasis digital

• Transparansi informasi

Dalam konteks ini, literasi informasi menjadi fondasi utama.
Peran Literasi Informasi dalam Kinerja ASN
1. Mendukung Evidence-Based Policy
Literasi informasi memungkinkan ASN:

• Menggunakan data sebagai dasar kebijakan

• Menghindari keputusan berbasis asumsi

2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik
ASN dapat:

• Memberikan informasi yang akurat

• Merespons kebutuhan masyarakat secara cepat

3. Mencegah Disinformasi
ASN yang literat informasi mampu:

• Memverifikasi data

• Menghindari penyebaran hoaks

4. Meningkatkan Akuntabilitas
Penggunaan informasi yang transparan meningkatkan kepercayaan publik.
Tantangan Literasi Informasi ASN
1. Kesenjangan Kompetensi
Tidak semua ASN memiliki kemampuan literasi informasi yang memadai.
2. Overload Informasi
Banjir informasi membuat ASN sulit memilah data yang relevan.
3. Budaya Birokrasi
Masih terdapat budaya kerja yang tidak berbasis data.
4. Keterbatasan Infrastruktur
Akses teknologi yang belum merata.
Strategi Penguatan Literasi Informasi ASN
1. Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi
Program pelatihan harus mencakup:

• Literasi data

• Analisis informasi

• Penggunaan teknologi

2. Integrasi dalam Sistem Pendidikan dan Diklat
Literasi informasi harus menjadi bagian dari:

• Kurikulum pelatihan ASN

• Program pengembangan karier

3. Penguatan Peran Lembaga
Lembaga seperti:

• Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

• Lembaga Administrasi Negara

berperan dalam:

• Penyusunan kebijakan pelatihan

• Pengembangan kompetensi ASN

4. Pemanfaatan Teknologi
Penggunaan:

• Big data

• Artificial Intelligence

• Sistem informasi terintegrasi

5. Penguatan Budaya Organisasi
Mendorong budaya:

• Berbasis data

• Kolaboratif

• Transparan

Peran Pustakawan dan Knowledge Manager
Pustakawan memiliki peran penting dalam:

• Menyediakan informasi berkualitas

• Mengelola knowledge repository

• Mendukung literasi informasi ASN

Mereka menjadi penghubung antara data dan kebijakan.
Model Literasi Informasi ASN
Model ideal mencakup:
1. Kompetensi Individu

• Kemampuan analisis

• Literasi digital

2. Sistem Organisasi

• Infrastruktur informasi

• Data governance

3. Kebijakan

• Regulasi yang mendukung

Implikasi Strategis
Penguatan literasi informasi ASN akan menghasilkan:

• Kebijakan berbasis data

• Efisiensi birokrasi

• Peningkatan kualitas layanan publik

• Kepercayaan masyarakat

Kesimpulan
Literasi informasi merupakan kompetensi kunci bagi ASN dalam era pemerintahan digital. Tanpa literasi informasi yang memadai, transformasi digital tidak akan berjalan optimal.
Melalui penguatan kompetensi, integrasi kebijakan, dan pemanfaatan teknologi, ASN dapat menjadi aktor utama dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan berbasis data.
Dengan demikian, literasi informasi bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi juga fondasi dalam reformasi birokrasi dan pembangunan nasional.

Daftar Pustaka (APA Style)
UNESCO. (2021). Media and information literacy curriculum for teachers. UNESCO.
OECD. (2020). Digital government review. OECD Publishing.
Floridi, L. (2014). The fourth revolution. Oxford University Press.
Head, B. W. (2016). Evidence-informed policy making. Public Administration Review, 76(3), 472–484.
Kementerian PANRB. (2022). Roadmap SPBE Indonesia. Jakarta.
Lembaga Administrasi Negara. (2021). Pengembangan kompetensi ASN. Jakarta.

Continue

Peran Pustakawan dalam Mendukung Evidence-Based Policy Making

 

Pendahuluan

Dalam era pemerintahan modern, pengambilan keputusan publik tidak lagi cukup didasarkan pada intuisi, pengalaman semata, atau pertimbangan politik. Kebijakan publik dituntut untuk berbasis pada data dan bukti (evidence-based policy making), agar lebih akurat, efektif, dan akuntabel. Dalam konteks ini, keberadaan pustakawan menjadi semakin strategis.

Pustakawan tidak lagi sekadar pengelola koleksi buku, tetapi telah bertransformasi menjadi knowledge manager, kurator informasi, dan bahkan analis data. Mereka memiliki kompetensi dalam mengelola, mengorganisasi, dan menyediakan informasi yang relevan untuk mendukung proses perumusan kebijakan.

Dalam ekosistem birokrasi Indonesia, peran pustakawan menjadi sangat penting, terutama dalam mendukung tata kelola pemerintahan berbasis data, transparansi informasi, dan peningkatan kualitas kebijakan publik.

Artikel ini membahas konsep evidence-based policy making, transformasi peran pustakawan, serta kontribusi strategis pustakawan dalam mendukung kebijakan berbasis bukti.

Konsep Evidence-Based Policy Making

Definisi dan Karakteristik

Evidence-based policy making (EBPM) adalah pendekatan dalam perumusan kebijakan yang menggunakan data, penelitian, dan bukti empiris sebagai dasar pengambilan keputusan.

Karakteristik EBPM meliputi:

• Penggunaan data yang valid dan reliabel

• Analisis berbasis riset

• Evaluasi kebijakan yang berkelanjutan

• Transparansi dalam proses pengambilan keputusan

Menurut Organisation for Economic Co-operation and Development, EBPM meningkatkan efektivitas kebijakan dan mengurangi risiko kegagalan program.

Urgensi EBPM di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, EBPM menjadi penting karena:

1. Kompleksitas masalah publik

1. Keterbatasan anggaran

1. Tuntutan akuntabilitas

1. Kebutuhan inovasi kebijakan

Namun, implementasi EBPM masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan data, fragmentasi informasi, dan rendahnya kapasitas analisis.

Transformasi Peran Pustakawan

Dari Pengelola Buku ke Manajer Pengetahuan

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah peran pustakawan secara signifikan. Pustakawan kini berperan sebagai:

• Kurator informasi

• Manajer pengetahuan

• Analis data

• Fasilitator literasi informasi

Transformasi ini menuntut pustakawan untuk memiliki kompetensi baru, seperti:

• Literasi data

• Kemampuan analisis

• Penguasaan teknologi informasi

Pustakawan dalam Ekosistem Digital

Dalam era digital, pustakawan menjadi penghubung antara:

• Data → Informasi → Pengetahuan → Kebijakan

Mereka memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam kebijakan adalah:

• Akurat

• Relevan

• Terpercaya

Peran Strategis Pustakawan dalam EBPM

1. Penyedia Informasi Berkualitas

Pustakawan berperan dalam:

• Mengidentifikasi sumber informasi terpercaya

• Mengelola database

• Menyediakan akses informasi

Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembuat kebijakan memiliki dasar informasi yang kuat.

2. Kurasi dan Validasi Informasi

Dalam era banjir informasi, pustakawan membantu:

• Menyaring informasi

• Memverifikasi sumber

• Menghindari disinformasi

Peran ini sangat penting dalam menjaga kualitas kebijakan.

3. Pengelolaan Knowledge Repository

Pustakawan mengelola:

• Arsip kebijakan

• Laporan penelitian

• Data institusi

Repository ini menjadi sumber penting dalam proses evaluasi dan perumusan kebijakan.

4. Analisis Informasi

Pustakawan modern memiliki kemampuan untuk:

• Menganalisis tren data

• Menyusun ringkasan kebijakan (policy brief)

• Mendukung penelitian kebijakan

5. Mendukung Transparansi dan Akuntabilitas

Melalui pengelolaan informasi publik, pustakawan mendukung:

• Keterbukaan informasi

• Partisipasi publik

• Akuntabilitas pemerintah

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

6. Penguatan Literasi Informasi ASN

Pustakawan berperan dalam:

• Pelatihan literasi informasi

• Edukasi penggunaan data

• Penguatan kapasitas ASN

Pustakawan dalam Konteks Birokrasi Indonesia

Peran dalam Sistem Pemerintahan

Dalam birokrasi Indonesia, pustakawan dapat berkontribusi pada:

• Penyusunan kebijakan

• Evaluasi program

• Pengelolaan data sektoral

Integrasi dengan Kebijakan Nasional

Pustakawan dapat mendukung:

• Satu Data Indonesia

• Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

• Open government

Tantangan Peran Pustakawan

1. Keterbatasan Kompetensi

Tidak semua pustakawan memiliki kemampuan analisis data.

2. Kurangnya Pengakuan

Peran pustakawan sering dianggap administratif.

3. Fragmentasi Sistem Informasi

Data tersebar dan tidak terintegrasi.

4. Keterbatasan Infrastruktur

Akses teknologi yang belum merata.

Strategi Penguatan Peran Pustakawan

1. Peningkatan Kompetensi

Pelatihan dalam:

• Data analytics

• Research methods

• Policy analysis

2. Transformasi Kelembagaan

Perpustakaan harus menjadi:

• Knowledge center

• Policy support unit

3. Integrasi Teknologi

Pemanfaatan:

• Artificial Intelligence

• Big data

• Digital repository

4. Kolaborasi Multi-Stakeholder

Kerja sama dengan:

• Akademisi

• Peneliti

• Pembuat kebijakan

Model Ideal Pustakawan dalam EBPM

Model ideal mencakup:

1. Kompetensi

• Literasi data

• Analisis kebijakan

• Teknologi informasi

2. Peran

• Knowledge broker

• Data curator

• Policy support

3. Fungsi

• Penyedia informasi

• Analis data

• Fasilitator kebijakan

Implikasi Strategis

Penguatan peran pustakawan akan menghasilkan:

• Kebijakan berbasis data

• Efisiensi birokrasi

• Peningkatan kualitas layanan publik

• Transparansi dan akuntabilitas

Kesimpulan

Pustakawan memiliki peran strategis dalam mendukung evidence-based policy making di Indonesia. Dalam era digital, mereka tidak hanya berfungsi sebagai pengelola informasi, tetapi juga sebagai aktor kunci dalam pengelolaan pengetahuan dan data.

Melalui penguatan kompetensi, integrasi teknologi, dan transformasi kelembagaan, pustakawan dapat menjadi pilar penting dalam mewujudkan kebijakan publik yang berbasis bukti, transparan, dan akuntabel.

Dengan demikian, peran pustakawan harus ditempatkan sebagai bagian integral dalam sistem pemerintahan modern yang berbasis data dan pengetahuan.

Daftar Pustaka (APA Style)

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). Building capacity for evidence-informed policy making. OECD Publishing.

Nutley, S., Walter, I., & Davies, H. (2007). Using evidence: How research can inform public services. Policy Press.

Head, B. W. (2016). Toward more “evidence-informed” policy making? Public Administration Review, 76(3), 472–484.

Lankes, R. D. (2011). The atlas of new librarianship. MIT Press.

Floridi, L. (2014). The fourth revolution. Oxford University Press.

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kementerian PANRB. (2022). Roadmap SPBE Indonesia. Jakarta.

Continue