Seberapa Pentingkah Administrasi Pertanahan Dalam kaitannya dengan Cita Hukum

 

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) 1978/80-1983/84 pasal 1 menjadi dasar hukum bagi catur tertib pertanahan. Salah satu unsur catur tertib pertanahan adalah tertib hukum yang dimaknasi sebagai kepastian jaminan hukum terhadap kepemilikan tanah atas setiap bidang tanah yang dikuasai berdasarkan undang undang yang berlaku.

Dilain sisi, dokumen perundangan merupakan dokumen ‘hidup’ dalam artian dokumen tersebut akan terus muncul keberadaannya dan terus diperbarui isinya sesua jamannya. Guna mencapai tertib administrasi maka perlu pengelolaan berbasis saintific terhadap dokumen perundangan agar tercapau cita hukum. Dalam konteks ini maka peran administrasi pertanahan berperan vital dalam menjamin kepastian hukum melalui pengelolaan dokumen pertanahan secara valid, akuntabel dan sistematis